Jumat, 22 Maret 2013

Contoh Soal LCC 4 Pilar

SOAL MENJELASKAN 1. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tersebut! Jawab: • Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata demi berkembangnya sendi-sendi demokrasi • Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu • Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI 2. Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan apakah ketentuan itu menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden! Jawab: • mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat • memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia • mewujudkan NKRI • Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat 3. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan? Jawaban: Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan UUD 1945 – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945 – Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 – mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. – Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia – mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. – menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum . 5. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme impeachment. 6. Jelaskan latar belakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR? Jawaban:  Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri.  Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).  Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden. 7. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban: 1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; 3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. 8. Sebutkan dan jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi! Jawaban: 1) Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. 2) Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya 3) Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi 4) Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan 5) Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha 6) Membuka akses pada sumber dana 9. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi! Jawaban: Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik. 11. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD! Jawab:  Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;  Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;  Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar. 12.Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001! Jawab: • meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa; • meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; • berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; • berkembangnya semangat anti kekerasan; • berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat. 13.Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab: – Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. – Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan. 14.Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998! Jawaban: Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat. 15.Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan! Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. – Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. (diposting pada hari Jum'at 22 Maret 2013, di Ballroom, Hotel Luwansa, Palangkaraya)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar